BOROKO,FORKOTNews– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Syamsudin Olii, memberikan perhatian serius terhadap proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan APBD Tahun Anggaran 2027 nanti,*
Syamsudin Olii menegaskan bahwa prinsip utama penyusunan APBD adalah konsistensi, sinkronisasi, dan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan.*
“Setiap program yang termuat dalam APBD wajib disusun berdasarkan perencanaan yang matang dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tidak boleh ada program yang muncul secara tiba-tiba tanpa landasan perencanaan,” tegas Syamsudin Olii Senin (10/08/2026).
Ia mengungkapkan keprihatinannya karena masih ditemukan anggota Banggar DPRD dan TAPD yang belum memahami secara komprehensif substansi pembahasan APBD, postur APBD, hingga arti.kulasi Buku APBD secara utuh.
Lebih lanjut, Ketua DPD NasDem Boltara Syamsudin Olii tersebut mengingatkan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah dihimpun secara berjenjang melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Hasil Musrenbang tersebut telah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat di seluruh desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
“Suara rakyat dari desa hingga dusun sudah ter-cover dan terdokumentasi. Maka APBD harus menjadi cerminan dari suara itu. Jangan sampai ada kekuatan Politik yang justru menghadang visi dan misi serta arah program pembangunan daerah yang telah disepakati bersama ,” ujarnya.
Menurutnya, penyelarasan perencanaan menjadi kunci agar sistem pembangunan berjalan berkesinambungan Dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus senantiasa mengacu pada satu arah kebijakan nasional.
“NasDem Boltara mendorong agar Banggar dan TAPD bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok kami untuk saat memang Partai non seat di DPRD Boltara tetapi kami (NasDem) berhak dan berkewajiban mengawal dan menyuarakan aspirasi Rakyat dari Luar Parlemen ,” tutupnya.
Editor :Suharto Harundja
