BOROKO ,ForkotNews -Rapat kerja Komisi 1 Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ,dengan pihak eksekutif melalui OPD mitra kerja komisi 1 yaitu dinas Sosial, dinas dukcapil dinas Pendidikan , dinas kesehatan,BKPP ,UPTD RSUD Bolmut serta BPJS Cabang Bolmut ,di dampingi Asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Setda Bolaang Mongondow utara ,selasa (26.07.2022)
Rekso Siswoyo Binolombangan selaku pimpinan Rapat komisi 1 DPRD Bolmut dalam pengantarnya saat membuka Rapat kerja ,mengatakan seharusnya Raker ini sudah selesai sebelum penetapan LKPJ Bupati tahun 2021 namun karena beberapa dinas mangkir dari undangan Rapat kerja komisi 1 dan nanti pada hari ini bisa hadir,ujar Binolombangan.
Lanjutnya banyak hal hal yang perlu dan wajib di evaluasi khusus program kerja yang bersentuhan langsung dengan Sosial pelayanan kepada masyarakat ,banyak program kerja yang tidak bisa jalan karena tidak ada dukungan anggaran ,sementara tuntutan kebutuhan pelayanan sosial kemasyarakatan sangat mendesak ,maka kondisi seperti ini harus segera di clearkan dan kedepan penganggaran pada APBD Perubahan dan APBD induk Tahun 2023 wajib memprioritaskan kegiatan dan program kerja yang bersentuhan Langsung dengan Bidang pelayanan sosial Masyarakat,tegas Rekso
Berbagai argumentasi Lantang di suarakan oleh segenap Anggota Komisi 1 DPRD Bolmut pada Raker kali ini seperti ,program BPJS yang tumpang tindih baik melalui anggaran pusat maupun daerah karena di perhadapkan pada soal Data Base,data kependudukan yang tidak Valid dmpaknya kepada masyarakat itu sendiri ,banyak masyarakat terdaftar sebagai anggota BPJS baik pusat dan daerah ,mandiri maupun perorangan namun temuan kami di Lapangan banyak persoalan yang muncul hanya karena Validasi data yang tidak akurat serta tidak di dukung oleh sistim pelayanan birokrasi yang handal,akuntabel dan transfaran,Puluhan Miliar APBD Bolmut mandek dan tidak produktif karena persoalan data base instansi teknis dan BPJS bahkan Pemerintah daerah masih terhutang sampai pada periode bulan juli tahun 2022 ,seharusnya instansi teknis dinas kesehatan,dukcapil,Dinas sosial ,dan BPJS bersinergi tuntasan persoalan persoalan seperti ini ,karena jika tidak di Validasi setiap saat maka yang jadi korban adalah masyarakat ,ucap Suit Pontoh.
Sejumlah sarana prasaraa ,infrastruktur gedung bangunan serta Sumber daya Manusian(SDM) di lingkup pelayanan kesehatan tidak maksimal ,kemegahan RSUD Bolmut tidak berbanding lurus dengan profesionalitas pelayanan kesehatan ,kurangnya tenaga dokter ahli ,obat obatan ,unit darah yang tidak tersedia ,di lain sisi pengadaan Alkes cukup banyak tetapi tidak dapat di manfaatkan karena keterbatasan SDM kesehatan itu sendiri,banyak puskesmas yang sudah rusak dan perlu pemeliharaan serta kurangnya armada Mobil Ambulance sementara peningkatan jumlah pasien setiap saat cukup tinggi ,ini sangat di sayangkan dan perlu di seriusi pada pembahasan anggaran di tingkat Banggar dan TAPD nanti,ucap Djuldin Bolota
Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara Melalui BKPP dan Dinas pendidikan dengan program bea siswa secara berjenjang tentunya harus di siapkan saat ini agar kedepan ,kekurangan Dokter Ahli,perawat,analis,tenaga guru dan penyuluh ,dapat meminimalisir kesenjangan sosial yang selama ini terjadi ,semua ini tidak lepas dari niat baik kita semua khususnya Bupati ,wakil Bupati,ketua DPRD,Sekda dan segenap pimpinan OPD ,jangan hanya dengan alasan sudah menerima Opini WTP sudah berarti menjamin kesejateraan Masyarakat ,saya analogikan seperti buah kadondong licin di kuli di dalam ba duri duri sayang “tutupnya
(Vn)
