Penghapusan THL 2023 dalam Perspektif kedudukan UU Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah

Senin, 20 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOROKO,FORKOTNews – Pemerintah akhirnya memberi penjelasan terkait kebijakan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang Kebijakan ini sebelumnya mengundang sejumlah polemik di kalangan pemerintah daerah (Pemda).
“Kami luruskan bahwa penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan ini karena pemerintah pusat ingin membenahi sistem kepegawaian,” ujar Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Jatmiko.

Menurut Tauchid Jatmiko, banyak tenaga honorer yang diangkat untuk diperbantukan di pemerintahan, tetapi sayangnya upah atau gaji yang diberikan kepada mereka banyak yang tidak layak seperti di bawah upah minimum regional (UMR).

Anggota DPRD Bolmut Suriansyah Korompot,SH saat bersua dengan sejumlah awak media mengatakan ada sebuah persoalan besar yang menanti di hadapan kita antara kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah dan Dilema Pemerintah daerah dengan penghapusan Tenaga Harian Lepas atau honorer ,selama ini tenaga honorer sudah bekerja cukup lama bahkan ada THL yang sejak daerah ini di mekarkan pada periode Penjabat Bupati Pertama H.R.Makagansa sudah bekerja sebagai tenaga Honorer,keberadaan para THL sangat membantu tugas tugas Pelayanan pada masyarakat baik administrasi maupun Tehnis ,intinya undang undang otonomi daerah ,undang undang ketenaga kerjaan serta peraturan Lainya yang mengatur tentang penekanan angka pengangguran dan kemiskinan merupakan landasan ideal untuk kemudian pemerintah daerah mengambil langkah langkah konstruktif, hadir dan menyelamatkan nasib tenaga honorer ini “ucap Korompot.

Sekretaris Daerah dr.Jusnan.C.Mokoginta,MARS ,di sela sela Rapat Paripurna DPRD mengatakan bahwa kebijakan Penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat merupakan strategy perbaikan kepegawaian di lingkungan pemerintah baik pusat dan daerah,tidak ada yang di rugikan dalam hal ini ,Pemerintah kabupaten Bolmut terus berupaya agar penghapusan tenaga honorer ini bisa di selesaikan dengan baik dan terarah sesuai mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku “ucap Mokoginta

Lanjutnya jajaran kami sedang menyandingkan format Outshorcing apakah hal itu bole atau tidak ,kita tunggu saja “tutup Sekda.

(Vn)

Berita Terkait

Pj Bupati dr. Jusnan Hadiri Rakorev RKPD Kabupaten/Kota se- Sulut
Sasar Anak Muda, BPTD Kelas II Sulawesi Utara Gelar Pekan Keselamatan Jalan 2024.
Korps Alumni HMI Kabupaten Pidie Dikukuhkan
Horas Martinus Panjaitan Minta Pemda Patuhi Putusan MA Dalam Pelaksanaan APBD 2024
Rahel harap Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Agen Perubahan.
Dotinggulo & Korompot SIAP Menangkan SJL-MAP di Pilkada BoLmut 2024
Tokoh Masyarakat BMR Djelantik Mokodompit Siap Bersama SJL-MAP & BERKAT
Kapolda Gorontalo Tinjau Lokasi Kecelakaan Pesawat SAM AIR Di Randagan

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 22:18

Pj Bupati dr. Jusnan Hadiri Rakorev RKPD Kabupaten/Kota se- Sulut

Minggu, 27 Oktober 2024 - 16:52

Sasar Anak Muda, BPTD Kelas II Sulawesi Utara Gelar Pekan Keselamatan Jalan 2024.

Jumat, 25 Oktober 2024 - 11:08

Korps Alumni HMI Kabupaten Pidie Dikukuhkan

Kamis, 24 Oktober 2024 - 03:33

Horas Martinus Panjaitan Minta Pemda Patuhi Putusan MA Dalam Pelaksanaan APBD 2024

Rabu, 23 Oktober 2024 - 10:01

Rahel harap Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Agen Perubahan.

Berita Terbaru

POLITIK

SJL-MAP Unggul Dari 3 Paslon di Pilkada Bolmut 2024.

Sabtu, 30 Nov 2024 - 09:29